Untuk sejenak, Liesje Jeane, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, Sulawesi Utara, terlihat gamang. Selasa (12/9) itu, bertempat di Kantor Wali Kota Bitung, Liesje sedang memaparkan peralihan mata pencarian warga dari penangkapan ikan ke industri pariwisata. Penurunan ekspor sejumlah komoditas, seperti tuna, cakalang, dan tongkol, memang terus terjadi. Sejak tahun 2014, nilai ekspor per tahun bahkan turun sebesar 30 persen.

[kompas-highchart id=”produksi-perikanan-laut-menurun”]

Akibat larangan transshipment atau alih muatan kapal di tengah laut sejak 2014, kata Liesje, kapasitas produksi perikanan yang mencapai 1.400 ton per hari hanya terpakai 50 persen. Larangan dari pemerintah, lanjutnya, telah membuat pasokan bahan baku industri perikanan menurun drastis. Industri pun tutup, diikuti pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pekerja.

”Tangkapan ikan untuk nelayan kecil memang banyak, tetapi tidak cukup untuk industri perikanan,” ujar Liesje. Ia melanjutkan, 50 persen produk domestik regional bruto Kota Bitung sesungguhnya berasal dari sektor jasa perikanan dan kelautan.

[kompas-highchart id=”kegiatan-ekonomi-perikanan-pariwisata”]

Wali Kota Bitung Maximilian J Lomban menjelaskan, pengetatan di sektor perikanan membuat industri perikanan di Bitung terpuruk sejak Mei 2015. Awal tahun 2015, masih ada gudang pendingin (cold storage) di Bitung, tetapi kemudian tidak ada lagi. Bahan baku industri terpaksa didatangkan dari sejumlah daerah, seperti Morotai dan Maluku Utara, bahkan dari Muara Baru di Jakarta.

Dalam upaya menyeimbangkan kembali neraca keuangan, Pemerintah Kota Bitung melirik sektor pariwisata bahari. Warga sebanyak 243.000 orang dalam areal seluas 313 kilometer persegi itu jelas harus diurus. Untuk mengurus warga serta sebuah kota, jelas dibutuhkan pemasukan daerah.

[kompas-highchart id=”tingkat-pengangguran”]

Upaya pun dilakukan. Tahun 2015-2016, Pemkot Bitung melatih tak kurang dari 20 orang sebagai pemandu selam. Jumlah itu belum banyak, tetapi Selat Lembeh harus segera dimaksimalkan. Terlebih lagi, di kalangan penyelam lokal dan mancanegara, Selat Lembeh telah dikenal sebagai surga fotografi makro bawah laut. Aktivitas muck diving—penyelaman dekat dasar laut yang berpasir dan berlumpur demi menemukan biota laut berukuran kecil untuk obyek foto makro—makin menjadi andalan di Selat Lembeh.

Selain destinasi penyelaman, terdapat 17 lokasi pengembangan ekowisata lewat sokongan Coastal Community Development Project International Fund for Agricultural Development (CCDP IFAD). Salah satu destinasi wisata itu adalah kawasan ekowisata Pantai Kahona, Pasir Panjang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung.

Kompas mengunjungi destinasi ekowisata Pantai Kahona, Kamis (15/9). Philipus Selamat (48), yang mengawal kelompok pengelola lokasi wisata lingkungan itu, tampak turut mengarahkan sejumlah pengunjung.

Angin semilir tengah hari untungnya membuat sebagian pengunjung tak menghiraukan teriknya matahari. Namun, sayang sekali, terdapat sampah yang berserakan dan terjebak di antara pohon-pohon bakau. Penjelajahan dari atas jembatan memanjang dari struktur kayu menjadi terganggu.

95 titik selam

Pengembangan industri pariwisata bahari untuk mengembalikan kejayaan pendapatan daerah dari sektor kelautan sejalan dengan anugerah keragaman biota laut di Selat Lembeh. Terutama, dengan keberadaan aneka biota berukuran relatif kecil sebagai obyek fotografi makro bawah laut di banyak titik selam.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Bitung Jane Wauran mengatakan, lebih kurang ada 95 titik selam di Selat Lembeh. ”Kami bahkan telah mendapat anugerah Pesona Indonesia sebagai (lokasi) wisata selam terpopuler di Indonesia,” ujarnya. Meski demikian, tentu saja ada sejumlah lokasi lain yang belum dipublikasikan. Titik-titik selam itu pun umumnya ditemukan oleh penyelam independen dan swasta.

[kompas-highchart id=”kunjungan-wisatawan-kian-meningkat”]

Jandri Maninggolang, salah seorang pemandu selam pada salah satu resor di Bitung, menyebutkan, sejauh ini temuan titik-titik selam itu dilaporkan kepada pemerintah. ”(Pemerintah) Tinggal terima laporannya,” ujar Jandri, mengurai peran tak kurang dari 18 dive resort yang beroperasi di kawasan tersebut.

Di tengah upaya menggenjot industri pariwisata, Bitung sedang dipersiapkan untuk menerima investasi dalam kawasan ekonomi khusus (KEK). Walau persoalannya adalah ada ancaman terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri. Apakah KEK Bitung tidak justru mengancam potensi wisata?

Walau persoalannya adalah ada ancaman terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri.

Pemkot Bitung mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya, kata Maximilian, adalah mengelola KEK dengan lima konsep bersih, yakni bersih di daratan, bersih di lautan, air bawah tanah yang bersih, bersih di udara, dan ”bersih” aparatur pemerintahan. Apakah langkah antisipasi itu cukup? Waktu yang akan menjawabnya.

Namun, penguatan dari sisi hukum telah dilakukan. Diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Sulawesi Utara Nomor 1/2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diharapkan dapat memberikan kekuatan hukum tentang batas-batas wilayah konservasi, pariwisata, inudstri, dan sebagainya. Perda itu telah mengakomodasi surat keputusan Wali Kota Bitung tentang keberadaan kawasan konservasi laut daerah.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Bitung

”Tapi, dampak lingkungan (dari KEK Bitung) masih lebih kecil dibandingkan (efek) positifnya,” ujar Liesje. Dia tampak yakin dengan hal itu meski pembangunan fisik baru saja dimulai. Sungguhkah demikian? (HARRY SUSILO/ICHWAN SUSANTO/INGKI RINALDI)