Wali adalah salah satu desa di Kecamatan Binongko. Satu dari dua kecamatan selain Kecamatan Togo Binongko di Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Meskipun belum ada kesepakatan tentang kampung mula-mula penduduk Wakatobi, pada umumnya masyarakat adat Wali diketahui sebagai sumber sejarah Binongko dan pranata adat berikut seluruh praktiknya.

Sementara Binongko, yang dikenal sebagai ”Pulau Tukang Besi”, cenderung identik pula sebagai nama lain gugusan pulau-pulau di Wakatobi dengan sebutan Kepulauan Tukang Besi. Terumbu karang di sini merupakan terumbu karang tepi (fringing reef), terumbu karang cincin (atol), terumbu karang penghalang (barrier reef), dan gosong karang.

Pulau ini satu dari empat pulau penyusun utama Wakatobi, yakni Wangi-wangi, Kaledupa, dan Tomia. Kabupaten pecahan dari Baubau ini seluruhnya berada di kawasan taman nasional dengan luas 1.390.000 hektar. Dari luasan tersebut, 97 persen merupakan wilayah perairan laut dan sisanya 3 persen merupakan daratan berupa pulau-pulau.

Kepulauan Wakatobi terbentuk sejak zaman tersier hingga zaman miosen akibat mekanisme sesar geser, sesar naik, sesar turun, dan lipatan yang tidak bisa dipisahkan dari gaya tektonik. Kepulauan ini terdiri dari 39 pulau, 3 gosong, dan 5 atol. Terumbu karangnya terdiri dari karang tepi, gosong karang, dan atol. Atol di Wakatobi berbeda dengan daerah lain berdasarkan proses pembentukannya.

Atol di kepulauan ini terbentuk karena penenggelaman di lempeng dasar. Dimulai dari adanya kemunculan beberapa pulau diikuti pertumbuhan karang yang mengelilingi pulau. Terumbu karang di sekitar pulau lalu terus tumbuh dan membentuk atol, seperti Atol Kaledupa, Atol Kapota, dan Atol Tomia (Rencana Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi 1998-2003, revisi 2008).

Penulis sejarah dan peradaban orang Binongko dan Wakatobi, La Rabu Mbaru, mengetahui keistimewaan posisi Wali tatkala mengumpulkan catatan terkait sejarah dan praktik adat dari sejumlah narasumber. Sekalipun sebagian orang, seperti Arwanudin yang merupakan tokoh pandai besi di Kelurahan Sowa, Kecamatan Togo Binongko, mengklaim tanda-tanda permukiman tua juga terdapat di perbukitan Sowa.

Tenaga ahli Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial untuk Bidang Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, Abdul Rahman Hamid, saat ditemui di kampus Universitas Indonesia, Depok, 6 Juli lalu, menyebutkan, jejak permukiman di perbukitan ini terkait dengan serangan bajak laut asal Tobelo, Maluku Utara.

Pada musim angin timur, mereka kerap diganggu bajak laut dari Tobelo. Demikian juga saat musim angin barat. ”Mereka (orang Binongko) tidak aman, lalu pindah ke puncak gunung. Malah sampai tahun 1960-an ketika ada program pemukiman kembali ke pesisir oleh pemerintah Orde Baru, (penduduk) masih trauma,” kata Abdul.

Namun, orang Binongko tidak mudah ditaklukkan, termasuk oleh Kesultanan Buton. Sejumlah cerita rakyat berkembang tentang keberadaan sebagian kelompok masyarakat yang menolak takluk dan menyingkir ke lokasi lain pulau tersebut.

Abdul yang melakukan riset di pulau tersebut mengatakan, keberadaan makam seorang tokoh yang diduga berasal dari Makassar mengindikasikan bahwa Kesultanan Gowa juga punya kepentingan atas Binongko. Posisi Binongko yang strategis, di antara Laut Banda dan Laut Flores, membuat setiap pelayaran di kawasan tersebut mesti menyinggahinya.

Posisi penting dalam peta pelayaran ini terkait pula dengan keberadaan pelaut-pelaut ulung dari Binongko. Abdul dalam penelitiannya menemukan, pada 1911 terdapat catatan militer di Buton tentang keberadan 300 perahu. Dari 300 perahu itu, 100 perahu di antaranya berada di Binongko. ”Tahun 1937 ada Rupelin (Rukun Pelayaran Indonesia) dengan 129 anggota. Ada 12 anggota di antaranya berasal dari Binongko,” ujar Abdul.

Rupelin berdiri sekitar tahun 1935. Anggotanya berasal dari Binongko, Bugis, Makassar, Mandar, dan Buton. Tokohnya bernama Najamudin Maralewa. ”Orang Makassar yang lahir dan besar di Buton,” ucap Abdul.

Para pelaut dari Binongko biasanya membawa komoditas kopra dari Selayar, Sulawesi Selatan, ke sejumlah daerah, seperti Makassar dan Surabaya. Kedatangan pelaut ke Selayar juga berdasarkan musim dan keberadaan komoditas kayu di Pulau Jampea, Selayar.

Pada musim angin timur, pelaut yang hendak membuat perahu berlayar ke kawasan tersebut. Lalu, pada saat musim barat, mereka kembali lagi dengan turut membawa serta perahu yang dibuat.

Seperti tampak pada Kamis (28/9) di Kelurahan Haka, Kecamatan Togo Binongko, hanya satu kapal tersisa yang masih ”terparkir” di pinggir pantai. Namun, kapal ini pun bersiap berlayar apabila muatan sudah penuh.

Desa ini pun terasa sepi karena para lelaki muda dan masih kuat berangkat berlayar selama berpekan-pekan mendatang. Cuaca yang masih baik ini harus dimanfaatkan dengan maksimal sebelum tiba musim buruk pelayaran pada Desember-Februari. Saat masuk bulan-bulan itu, puluhan kapal hanya dibiarkan menganggur di pinggir pantai sambil menanti cuaca membaik.

Abdul menyebut Desa Papalia dan Taipabu yang menjadi asal sejarah terkait. Ia menyebutkan, dua kampung itu merupakan sumber penulisan mengenai asal-usul orang Binongko.

Namun, tim Kompas tetap mendatangi Desa Wali terkait pranata adat dan praktik mereka. Di desa paling ujung tenggara Pulau Binongko itu, Senin (25/9), tiga tokoh adat setempat, yakni La Ode Abdurrahman B (Lurah Wali), La Ode Armin (Imam Wali), dan La Ode Hasahu Tarahayani (Lakina Wali), ditemui di atas Baruga (balai pertemuan adat) Wali.

La Ode Hasahu mengatakan, lakina, imam, dan lurah merupakan sistem pemerintahan dalam konsep tiga tungku (dapura) yang ditonjolkan praktiknya. ”Segala masalah dalam kampung ini diputuskan oleh tiga tungku karena masing-masing ada anggotanya,” kata La Ode Hasahu.

Ini termasuk kesepakatan masyarakat terkait kaombo atau larangan berupa pantangan mengeksploitasi sumber daya alam di lautan dan daratan selama waktu dan lokasi tertentu. Ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan sumber daya tertentu sebagai penyokong utama kehidupan warga.

Akar budaya

Masyarakat adat Wali, berdasarkan sejarah, merupakan bagian dari Kerajaan Buton. Terdapat dua versi tentang status masyarakat adat Wali, baik sebagai kerajaan bagian (barata) maupun distrik kecil (kadie). Kerajaan Buton yang terpusat di daerah Wolio (Pulau Buton) punya wilayah kerajaan yang terbagi atas 4 wilayah barata dan 72 kadie.

Wilayah barata adalah kerajaan bagian atau distrik besar, sedangkan kadie adalah kampung atau distrik kecil yang dibawahkan langsung pemerintahan pusat kerajaan, yaitu wolio. Wilayah barata dipimpin seorang lakina, sedangkan wilayah kadie dipimpin meantu’u. Di Pulau Binongko terdapat Kadie Wali (Binongko Ciacia) dan Kaluku (Binongko Kaumbedha).

Namun, dalam ”Ekowisata: Sebuah Alternatif Krisis Sosial-Ekologis” dalam jurnal Sayogyo Institute yang ditulis Maksum Syam dan kawan-kawan (2017) tertulis, dalam penelusuran sejarah terdapat versi berbeda tentang wilayah barata. Kelompok masyarakat adat Wali menyebutkan bahwa wilayahnya adalah setingkat barata. Oleh sebab itu, pada masyarakat Pulau Binongko terdapat Lakina Wali sebagai pemimpinnya. Secara kelembagaan, semua itu diatur dalam kelembagaan adat yang dinamakan sara.

Bahasa

Dalam jurnal  Wacana (Volume 17 Nomor 1 Tahun 2016), yang dikelola Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Abdurrahman Hamid menyebutkan, para ahli bahasa menyatakan bahasa pandai besi ada empat dialek, yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Bahasa pandai besi ini memiliki kesamaan dengan bahasa di Pulau Bonerate (Takabonerate) dan di sekitar Laut Flores yang dinamakan Selayar.

Karena itulah, pakar bahasa J Noorduyn yang dikutip dalam jurnal itu mengelompokkan bahasa ini sebagai kepemilikan pandai besi dan Bonerate. Menurut La Gani, tokoh Binongko yang pernah tinggal di Selayar, mayoritas orang di pulau itu berbicara dalam bahasa Binongko. Menurut Burhanuddin, anggota staf kantor agama di Selayar, sebagian orang di Selayar berasal dari Binongko. Sementara La Malihu yang merupakan dosen di Universitas Negeri Makassar menyebutkan, banyak pengguna bahasa Binongko di Bonerate dan Kalaotoa, Selayar.

Subetnis Ciacia yang melaksanakan Sarano Wali itu menggunakan bahasa Ciacia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Ciacia atau bahasa Buton Selatan ini merupakan salah satu jenis bahasa Austronesia yang sejak 2009 menggunakan aksara Hangeul Korea untuk penulisannya.

Hamid menyebutkan, penggunaan aksara tersebut untuk mengucapkan bahasa Ciacia pernah dibuktikan dengan meminta salah seorang rekannya dari Korea untuk membaca cerita rakyat Ciacia tentang monyet dan penyu (Landoke-ndoke dan Lapopoluka). Cerita itu ditulis dalam aksara Hangeul. ”Ia bisa membacanya dengan baik, sekalipun tidak mengerti artinya,” ujar Abdul.

Ia menuturkan, penggunaan aksara Hangeul menyusul riset sejumlah peneliti Korea di Baubau, Buton, Sulawesi Tenggara. Penelitian itu dilakukan selama beberapa tahun sebelum tahun 2000.

Abdul menuturkan, hingga saat ini relatif masih terdapat perdebatan tentang asal bahasa Ciacia. Sebagian mengatakan, bahasa tersebut berasal dari Buton, sebagian lagi menyebutkan bahasa Ciacia berasal dari Binongko dan terus menyebar ke daratan.

Namun, menurut Sandra Safitri Hanan yang meraih gelar doktor seusai menyusun disertasi berjudul ”Genealogi Bahasa Ciacia”, tidak ada hubungan kekerabatan antara bahasa Ciacia dan bahasa Korea. Kesamaan bunyi di antara keduanya adalah ciri keuniversalaan bahasa (ugm.ac.id diakses 30 Juni 2017 pukul 23.49).

Berbagai jejak peradaban itu hingga kini relatif masih bisa ditapaki, sekalipun sebagian di antaranya, seperti aktivitas pelayaran, relatif mulai pudar. Logam yang beradu dan menimbulkan suara bertalu-talu, misalnya, lantang terdengar di sebagian kawasan yang juga tengah bersemangat mengembalikan aturan-aturan adat demi bisa bertahan hidup di Pulau Batu. (ICHWAN SUSANTO/MOHAMAD FINAL DAENG/INGKI RINALDI)